EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Anila, Anila (2018) Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (266kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (841kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (111kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (527kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (571kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (350kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (657kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (190kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (410kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (191kB)

ABSTRAK

Anila. 2018.,Judicial Review Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Perspektif Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Na’imah M. Hum. dan (II) Arie Sulistyoko S.Sos, M.H. Kata Kunci: judicial review, Mahkamah Konstitusi, perancang peraturan perundang-undangan Penelitian ini bertolak karena adanya perbedaan pendapat dari anggota perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Bahwa judicial review peraturan perundangundangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh dua lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui judicial review peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkamah Konstitusi menurut perspektif perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang diperlukan dengan melakukan wawancara dan dokumenter/studi dokumen kepada informan, sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah data didapat, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut secara kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara maka penulis memperoleh data, semua informan menyetujui bahwa judicial review Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan posisinya pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 hurup b dan Pasal 9 ayat (1) dan (2), pada hierarki peraturan perundang-undangan. mengenai judicial review satu atap oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, terdapat perbedaaan pendapat diantara mereka, yaitu ada delapan informan menginginkan judicial review peraturan perundang-undangan satu atap oleh Mahkmah Konstitusi diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dua informan lainnya menginginkan tetap dualisme pengujian oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: anila anila anila
Date Deposited: 06 Sep 2018 06:02
Last Modified: 06 Sep 2018 06:02
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/10661

Actions (login required)

View Item View Item