Shahbana, Muhammad Lutfi (2022) Problematika Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan.pdf Download (141kB)
	Text Bagian Awal.pdf Download (793kB)
	Text Abstrak.pdf Download (125kB)
	Text BAB I.pdf Download (157kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text BAB III.pdf Download (19kB)
	Text BAB IV.pdf Download (278kB)
	Text BAB V.pdf Download (9kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (135kB)
	Text Lampiran.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ditemukannya problematika terhadap pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui problematika pencatatan nikah dan cara PPN mengatasi problematika yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian hukum ini bersifat empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebanyak 4 orang. Objeknya yaitu problematika pencatatan nikah dan cara mengatasi problematika yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung. Data yang digali yaitu identitas informan, problematika dan cara mengatasi problem tersebut. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dengan proses editing, deskripsi, dan matriks. Kemudian data dipaparkan lalu dianalisis oleh peneliti. Hasil penelitian menujukkan ada berbagai macam problematika pencatatan nikah yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pertama, nikah siri dan poligami yang ingin disahkan di KUA. Kedua, calon pengantin masih di bawah umur. Ketiga, ditemukan perbedaan antar dokumen penting (ijazah, KTP dan KK). Keempat, permasalahan wali yang seringkali keliru. Kelima, mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja. Keenam, terjadi berbeda pemahaman antar pegawai dan calon pengantin terhadap persyaratan nikah yang banyak. Dari semua problematika di atas, para PPN satu pendapat dalam cara mengatasi problem yang ada yakni dengan memberikan pemahaman bahwa ada beberapa kasus yang bukan menjadi ranah/wewenang KUA untuk mensahkan pernikahannya serta memberikan saran terbaik yang bisa dilakukan calon pengantin selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang ia alami.

Actions (login required)

View Item