Asy Syarifa, Fauza Azkia (2023) Bawaslu Sebagai Badan Pengawas Sekaligus Quasi Peradilan dalam Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (343kB)
	Text Awal.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (61kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text BAB III.pdf Download (168kB)
	Text BAB IV.pdf Download (117kB)
	Text BAB V.pdf Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (895kB)

ABSTRAK

Bawaslu sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsunan pesta demokrasi Indoneisa, namun kewenangannya dalam hal pengawasan dan quasi peradilan menimbulkan tanda tanya apakah kewenangan ‘ganda’nya ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, karena terkesan memiliki wewenang yang tumpang tindih. Dengan adanya pertanyaan mengenai kewenangan ‘ganda’ bawaslu tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kewenangan ‘ganda; yang dimiliki Bawaslu dalam tinjauan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Dilihat dari persfektif sistem ketatanegaraan perluasan wewenang Bawaslu dalam hal wewenang gandanya telah melaksanakan seperti doktrin konstitusionalisme inginkan. Karena konsitusi telah menentukan batasan-batasan terhadap lembaga negara, dan bawaslu sudah sesuai dengan konstitusi, wewenang quasi peradilan yang dimilikinya sejalan dengan mandat UUD 1945 pasal 24A ayat 3, dimana diperbolehkannya badan di luar kekuasaan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peradilan sejauh diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam perspektif checks and balances kewenangan ganda Bawaslu ini justru merupakan penerapan dari prinsip tersebut, terutama pada prinsip balances, dimana terpusatnya kewenangan yang dimilki KPU dipindah tangankan, selain itu ada beberapa faktor pendukung yang memang pada dasarnya tingkat kegentingan dari perluasan kewenangan bawaslu ini perlu direalisasikan. Mengingat kewenangan yang dimiliki bawaslu dalam hal quasi peradilan ini hanya dalam hal penanganan administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu

Actions (login required)

View Item