Putri, Alda Liana (2023) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Tentang Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Berbuat yang Dilarang Oleh Norma Agama. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (118kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (127kB)
	Text BAB I.pdf Download (536kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text BAB III.pdf Download (177kB)
	Text BAB IV.pdf Download (303kB)
	Text BAB V.pdf Download (134kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (622kB)

ABSTRAK

Dispensasi nikah sebagai bentuk keringanan bagi anak yang belum berusia 19 tahun untuk menikah dengan berbagai alasan dan hal-hal mendesak diajukan, sebagaimana permasalahan yang peneliti angkat ingin mengetahui persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama beserta apa alasan dan dasar hukum hakim tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, sehingga menemukan data yang valid. Hasil penelitian dicapai bagaimana persepsi hakim pengadilan agama Banjarmasin memiliki tiga perbedaan persepsi pertama, hakim mengemukakan alasan khawatir tidak bisa dijadikan dasar hukum sehingga harus disandingkan dengan keterangan lain di persidangan kedua,sebagian hakim lainnya mengemukakan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama dapat dijadikan alasan dan dasar karena salah satu hikmah menikah menghindari zina yang mana jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk berumah tangga ketiga, pendapat hakim lainnya yang berbeda ialah jika seseorang memngajukan permohonan dan syarat tersebut terpenuhi maka hakim wajib mengadili dan memutus perkara tersebut sehingga dengan melihat fakta-fakta persidangan meperhatikan kondisi kesehatan mental dan kesehatan reproduksi si anak berdasarkan saran dari psikolog atau dokter, sehingga penetapan perkara dispensasi dapat dikabulkan atau ditolak serta dapat terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastihan hukum untuk para pihak. Dari perbedaan persepsi tersebut maka alasan dan dasar hukum yang dikemukakan juga berbeda sebagaimana informan memberikan alasan jika dilihat dari segi kemaslahatan maka menggunakan kaidah fiqih yaitu ˮMenolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatanˮ, dan jika dilihat hikmah pernikahan untuk menghindari zina dengan kemampuan yang sudah mapan bisa menggunakan dasar Al-quran surah Al�Isra/17:32, Sedangkan sesuai dengan perundang-undangan yang telah dibuat dalam mengadili perkara dispensasi nikah maka menggunakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019

Actions (login required)

View Item