A Vad’aq, Salim (2024) Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good University Governance Menurut Dosen UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN_SALIM.pdf Download (66kB)
	Text ABSTRAK_SALIM.pdf Download (159kB)
	Text BAB I_SALIM.pdf Download (370kB)
	Text BAB II_SALIM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III_SALIM.pdf Download (226kB)
	Text BAB IV_SALIM.pdf Download (416kB)
	Text BAB V_SALIM.pdf Download (140kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_SALIM.pdf Download (187kB)
	Text LAMPIRAN_SALIM.pdf Download (1MB)
	Text AWAL_SALIM.pdf Download (575kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di UIN Antasari Banjarmasin dengan dilatarbelakangi beberapa Fraud dan jelas melanggar sumpah jabatan pegawai negeri sipil yang terjadi di beberapa universitas di Indonesia. Namun UIN Antasari Banjarmasin dalam waktu 7 bulan setelah bertransformasi dari IAIN ke UIN telah meraih predikat WBK. Ini mengundang ketertarikan peneliti bagaimana dosen UIN Antasari Banjarmasin menilai seberapa jauh implikasi sumpah jabatan pegawai negeri sipil bagi mereka baik secara hukum maupun moral. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berjenis deskriptif dan merupakan penelitian hukum empiris atau field research. Subjek penelitian melibatkan 15 dosen UIN Antasari Banjarmasin. Objek penelitian ini adalah implikasi sumpah jabatan dalam mewujudkan Good University Governance. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para dosen UIN Antasari Banjarmasin terbagi menjadi 3 kelompok dalam menanggapi tingkat ketegasan penegakan sumpah jabatan pegawai negeri sipil yaitu tegas, tidak tegas, dan tidak berkomentar. Para dosen UIN Antasari Banjarmasin juga bersepakat bahwa sumpah jabatan masih relevan untuk diangkat sebelum pelantikan. Para dosen juga berpendapat bahwa sumpah jabatan berimplikasi kepada mereka minimal secara moral berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Sebab masih adanya pelanggaran terhadap sumpah jabatan, maka penegakan secara hukum terhadap pelanggaran sumpah jabatan perlu dipertegas kembali

Actions (login required)

View Item