Ariany, Lies (2024) Kekuatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan dengan Memanfaatkan Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Disertasi, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (613kB)
	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (776kB)
	Text BAB I.pdf Download (707kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (666kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Download (589kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (868kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak yang dijamin baik oleh Islam maupun hukum nasional, perempuan masih memiliki keterbatasan akses dan kesempatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aktivis dan politisi perempuan di Kalimantan Selatan demi meningkatkan partisipasi mereka di lembaga-lembaga legislatif, serta menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi partisipasi politik perempuan. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam dari para tokoh seperti Ziba Mir Hosseini, KH Husein Muhammad dan tokoh hukum nasional yang pro-emansipasi seperti R.A Kartini dan Maria Ulfa Santoso dipakai dalam penelitian ini sebagai perspektif untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan kebebasan berserikat dan berkumpul telah mencapai tujuan dimaksud. Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris yang melibatkan wawancara dan observasi terhadap aktivitas dua belas aktivis politik Kalimantan Selatan selama periode penelitian pada tahun 2021-2024. Kategori responden pada penelitian ini terdiri dari tiga kelompok: perempuan-perempuan yang pernah dicalonkan, pernah menjabat, dan yang sedang menjabat dari tahun 2004-2024 pada DPRD di tingkat kabupaten/kota, maupun tingkat provinsi. Dari hasil wawancara, keberhasilan perjuangan mereka dipengaruhi aspek aspek politik, sosial-ekonomi dan budaya, dan mencakup faktor-faktor keluarga, keuangan, dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan para aktivis politik perempuan antara lain: pertama, tetap memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan; kedua, pembentukan sayap partai perempuan pada partai-partai politik; ketiga, melakukan advokasi, pelatihan dan program-program capacity building; dan keempat, peningkatan pendidikan baik formal maupun non-formal bagi perempuan termasuk macam-macam bimtek dan short course.Akan tetapi, target 30% keterwakilan perempuan belum pernah tercapai dari hasil pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 di semua tingkatan. Angka tertinggi pun hanya 29% yaitu untuk Kota Banjarmasin di tahun 2009

Actions (login required)

View Item