Aziza, Shilva Nur (2025) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarbaru). Skripsi, Syariah.
Text
Pernyataan Keaslian tulisan Shilvaa_.pdf Download (349kB) |
|
Text
LAMPIRAN AWAL SHILVAZIZA.pdf Download (1MB) |
|
Text
Abstrak Shilva N A .pdf Download (38kB) |
|
Text
BAB I SHILVA.pdf Download (315kB) |
|
Text
BAB II Shilva .pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
Text
BAB III SHILVA .pdf Download (123kB) |
|
Text
BAB IV ShilvaNA.pdf Download (495kB) |
|
Text
BAB V ShilvaNA .pdf Download (41kB) |
|
Text
Daftar Pustaka ShilvaNA.pdf Download (166kB) |
|
Text
Lampiran Belakang ShilvaNA.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat (4) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana di Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggung jawab pengelolaan barang bukti ada pada seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) yang pada fakta dilapangan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan hanya 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan hal tersebut enimbulkan pertanyaan bagi peneliti apakah tidak menyebabkan penyimpangan atau kekhawatiran lainnya terhadap barang bukti tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Banjarbaru pada seksi PB3R. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat (4) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika benar belum terlaksana, terlihat dari pelaksaan pemusnahan barang bukti yang hanya dilakukan 2 kali di tahun 2023 dan 3 kali di tahun 2024 karena berbagai kendala seperti biaya dan fasilitas, kemudian prosedur dari pemusnahan yang tidak mudah, lalu banyaknya perkara narkotika dan waktu yang berdekatan dari setiap perkara, serta keterbatasan sumber daya manusia
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 20 Jan 2025 07:48 |
Last Modified: | 20 Jan 2025 07:48 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28246 |
Actions (login required)
View Item |