Paisal, Ahmad (2025) Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
1. PERNYATAAN.pdf Download (168kB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (11kB) |
![]() |
Text
4. BAB I.pdf Download (258kB) |
![]() |
Text
2. AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) |
![]() |
Text
6. BAB III.pdf Download (221kB) |
![]() |
Text
7. BAB IV.pdf Download (273kB) |
![]() |
Text
8. BAB V.pdf Download (13kB) |
![]() |
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB) |
![]() |
Text
10. LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Desa Sungai Punggu Baru. Pernikahan tersebut terjadi karena terkendalanya administrasi kependudukan yang belum lengkap serta usia pasangan yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah tangan ini berguna untuk memberikan legalitas hukum kepada pasangan yang bersangkutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan tidak semua pasangan berhasil memperoleh legalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian adalah warga desa sungai punggu baru yang melakukan pernikahan di bawah tangan, seperti pasangan (A & HP) dan (N & TR). Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah menggunakan teknik editing, klaifikasi, dan deskripsi. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan tanpa pencatatan resmi harus melakukan isbat nikah. Isbat nikah diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah berlangsung, setelah penetapan isbat nikah di keluarkan oleh Pengadilan Agama, penetapan tersebut di serahkan ke KUA setempat guna untuk mencatat pernikahan dalam administrasi mereka, setelah verifikasi selesai KUA akan segera menerbitkan buku nikah resmi yang di akui negara. Dengan cara ini, status pernikahan di bawah tangan dapat dilegalkan secara sah menurut hukum
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 10 Apr 2025 07:10 |
Last Modified: | 10 Apr 2025 07:10 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28624 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |