Kafi, Abdul (2025) Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng). Tesis, Pascasarjana.
![]() |
Text
Pernyataan Keaslian Tulisan (p1).pdf Download (377kB) |
![]() |
Text
AWAL'.pdf Download (927kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (164kB) |
![]() |
Text
BAB 1 TESIS.pdf Download (430kB) |
![]() |
Text
BAB II Tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB) |
![]() |
Text
BAB III Tesis.pdf Download (173kB) |
![]() |
Text
BAB IV TESIS.pdf Download (407kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA TESIS.pdf Download (187kB) |
![]() |
Text
Lampiran Tesis.pdf Download (118kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng yang mempertimbangkan izin poligami dengan mengasumsikan pembiaran oleh istri pertama sebagai bentuk persetujuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan substantif serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan filosofis dan yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai konsistensi putusan hakim dengan prinsip hukum Islam dan norma perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara filosofis, putusan hakim dalam perkara izin poligami merefleksikan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Penggunaan analogi berupa pembiaran oleh istri pertama yang ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif. Dari aspek yuridis, putusan hakim menitikberatkan pada pemenuhan syarat alternatif melalui bukti tertulis dan keterangan saksi, tetapi mengabaikan syarat kumulatif berupa adanya izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59. Implikasi pertimbangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta membuka celah bagi praktik poligami tanpa persetujuan istri sah. Dari aspek sosial putusan ini seolah menormalisasi praktik poligami yang tidak berlandaskan pada keadilan substantif
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 11 Jun 2025 06:07 |
Last Modified: | 11 Jun 2025 06:07 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28978 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |