Avivah, Avivah (2025) Isbat Nikah Kumulasi Cerai yang Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
1. PERNYATAAN.pdf Download (120kB) |
![]() |
Text
2. AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (150kB) |
![]() |
Text
4. BAB I.pdf Download (404kB) |
![]() |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB) |
![]() |
Text
6. BAB III.pdf Download (285kB) |
![]() |
Text
7. BAB IV.pdf Download (378kB) |
![]() |
Text
8. BAB V.pdf Download (256kB) |
![]() |
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB) |
![]() |
Text
10. LAMPIRAN.pdf Download (900kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Penajam Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj dalam perkara Isbat Nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai. Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima yang menimbulkan dampak hukum tidak dapat diakuinya anak sebagai anak sah dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim (dasar hukum dan alasan) pada isbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan hukum utama penelitian adalah Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Pnj, yang dianalisis menggunakan Teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek yuridis dalam mempertimbangkan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, Termohon masih berstatus istri orang lain saat akad dilangsungkan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara, meskipun secara agama para pihak merasa telah memenuhi syarat-syarat keagamaan. Hakim juga perlu menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan penting agar hukum tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan. Penolakan isbat tanpa solusi lanjutan dapat menghilangkan hak-hak anak atas pengakuan, waris, dan dokumen kependudukan serta membuka peluang diskriminasi sosial.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 30 Jun 2025 01:52 |
Last Modified: | 30 Jun 2025 01:52 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29128 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |