Elva, Miftahul (2025) Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Bupati di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (48kB) |
![]() |
Text
AWAL-5.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (16kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (79kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (30kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (114kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (16kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (28kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN-1.pdf Download (512kB) |
ABSTRAK
Skripsi ini menyoroti aspek krusial dalam pemilihan kepala daerah, yaitu netralitas perangkat desa. Sebagai pemimpin administratif sekaligus elit lokal, kepala desa dan perangkatnya memiliki pengaruh besar di masyarakat. Peraturan perundang undangan melarang keterlibatan mereka dalam kegiatan penggalangan dukungan untuk calon kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana netralitas perangkat desa dalam Pemilihan Bupati 2024, dengan fokus pada sebuah desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan enam narasumber, serta dokumentasi terbatas. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Desember 2024 hingga Januari 2025, didahului oleh observasi awal pada Oktober 2024. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua teori utama: teori netralitas dan teori pengawasan. Pertama, netralitas perangkat desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam Pemilihan Bupati 2024 masih menghadapi tantangan serius. Penelitian menemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran prinsip netralitas, ditunjukkan oleh keterlibatan aktif sejumlah perangkat desa dalam kegiatan penggalangan dukungan politik serta keberpihakan terhadap calon bupati tertentu. Kedua, respons pengawas pemilu terhadap pelanggaran netralitas tersebut dinilai belum optimal. Di lokasi penelitian, hanya pengawas pemilu tingkat kecamatan yang menunjukkan ketegasan, antara lain dengan mencegah secara langsung pertemuan yang bertujuan menggalang dukungan bagi salah satu calon. Sementara itu, pengawas pemilu tingkat desa belum menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 30 Jun 2025 07:35 |
Last Modified: | 30 Jun 2025 07:35 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29153 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |