Setiadi, Ahmad Hasyim (2026) Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Dijual Sepihak (Analisis Putusan No 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (107kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (11kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (628kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (634kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (624kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (8kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya jual beli harta bersama yang dilakukan secara sepihak oleh suami dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu. Meskipun tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap menyatakan transaksi tersebut sah dan hanya memerintahkan pembagian hasil penjualan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait ketidaksesuaian putusan hakim dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum atas harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku buku hukum, jurnal, skripsi, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada tiga pertimbangan, yaitu anggapan adanya itikad baik pembeli, penggunaan hasil penjualan untuk melunasi hutang bersama, serta sikap pasif istri dalam menuntut haknya. Dalam hasil analisis normatif yang penulis kaji ditemukan bahwa pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mewajibkan persetujuan kedua belah pihak atas tindakan hukum terhadap harta bersama. Penjualan sepihak seharusnya dinyatakan batal demi hukum, serta sikap pasif istri tidak dapat dijadikan dasar penghapusan hak, penilaian mengenai itikad baik pembeli tidak didukung kecermatan dalam memeriksa status harta, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 03 Feb 2026 06:48 |
| Last Modified: | 03 Feb 2026 06:48 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30710 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




