Saidatina, Siti (2026) Kompleksitas Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri di Hulu Sungai Utara. Skripsi, Pascasarjana.
|
Text
A NEW PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (242kB) |
|
|
Text
A NEW AWAL TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
A NEW ABSTRAK - SITI SAIDATINA.pdf Download (442kB) |
|
|
Text
A NEW BAB I TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (694kB) |
|
|
Text
A NEW BAB II TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
A NEW BAB III TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (514kB) |
|
|
Text
A NEW BAB IV TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (829kB) |
|
|
Text
A NEW BAB V TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (443kB) |
|
|
Text
A NEW DAPUS TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (535kB) |
|
|
Text
A NEW LAMPIRAN TESIS - SITI SAIDATINA.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika nikah siri di Hulu Sungai Utara yang menimbulkan dilema hukum, khususnya bagi pasangan tanpa anak akibat penolakan tajdidun nikah di KUA serta batasan ketat syarat isbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Status hukum tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap hak sipil pada pasangan tanpa anak, karena tidak mendapatkan urgensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas isbat nikah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara spesifik, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi serta menganalisis peran Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan jaminan perlindungan hak sipil, sekaligus menganalisis kompleksitas isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan nikah siri tanpa anak di Pengadilan Agama Amuntai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum di Pengadilan Agama Amuntai masih terhambat oleh aturan administrasi yang kaku, di mana petugas sering membatasi pendaftaran isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki anak. Pembatasan ini disebabkan karena calon pemohon tersebut dianggap tidak memiliki kepentingan mendesak. Praktik ini akhirnya menghalangi hak warga untuk mendapatkan kepastian hukum, karena seharusnya keputusan diterima atau tidaknya sebuah perkara berada di tangan hakim melalui persidangan, bukan diputus di meja pendaftaran. Untuk itu, diperlukan kemudahan akses dan kerja sama antara petugas serta hakim agar setiap warga, tanpa kecuali, bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan status hukum demi martabat mereka.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 13 Mar 2026 06:42 |
| Last Modified: | 13 Mar 2026 06:42 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30775 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




