EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Konflik Politik Dan Hukum Dalam Legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan Di Kalimantan Selatan

Firdaus, Muhammad Ananta (2025) Konflik Politik Dan Hukum Dalam Legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan Di Kalimantan Selatan. Disertasi, Pascasarjana.

[img] Text
1. PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (281kB)
[img] Text
2. AWAL_.pdf

Download (1MB)
[img] Text
3. ABSTRAK.pdf

Download (219kB)
[img] Text
4. BAB I.pdf

Download (366kB)
[img] Text
5. BAB II (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (523kB)
[img] Text
6. BAB III.pdf

Download (197kB)
[img] Text
7. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
8. BAB V.pdf

Download (199kB)
[img] Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (264kB)
[img] Text
10. LAMPIRAN.pdf

Download (87kB)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika konflik politik dan hukum dalam proses legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Fenomena meningkatnya jumlah Perda bernuansa keagamaan, yang bertujuan memperkuat nilai moral masyarakat, berpotensi memicu konflik politik dan hukum jika tidak dikelola secara inklusif dan transparan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konflik antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses legislasi Perda tersebut, serta bagaimana praktik mitigasi konflik dapat menjadi panduan dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan daerah terhadap legislasi Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi praktik mitigasi yang efektif guna menjaga harmoni sosial dalam bingkai negara hukum yang menjunjung prinsip keadilan dan kebhinekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan terkait legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari literatur akademik, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi Perda bernuansa keagamaan memiliki potensi memperkuat nilai moral masyarakat, namun juga menjadi pemicu konflik politik dan hukum. Konflik politik muncul ketika Perda dijadikan alat politik untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan lokal, sementara konflik hukum terjadi akibat ketidaksesuaian Perda dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Praktik mitigasi yang efektif meliputi penguatan peran lembaga keagamaan, dialog lintas agama, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses legislasi Perda. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan daerah yang berbasis pada prinsip pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial, serta menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi yang mampu menjaga harmoni sosial tanpa mengorbankan prinsip negara hukum

Item Type: Disertasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 13 Apr 2026 02:11
Last Modified: 13 Apr 2026 02:11
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30836

Actions (login required)

View Item View Item