Maulida, Noor Sipa (2026) Perspektif Masyarakat Dalam Pagar tentang Wali Mujbir terhadap Perjodohan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (55kB)
	Text AWAL.pdf Download (897kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text BAB I.pdf Download (367kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text BAB III.pdf Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Download (494kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (246kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (976kB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perspektif masyarakat Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir terhadap perjodohan di era kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari salah satu kewenagan yang dimiliki wali mujbir, yaitu hak ijbar (memaksa) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan penuh dari anak perempuannya, yang secara hukum Islam bertujuan melindungi kepentingan anak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, hak tersebut kerap disalahartikan sebagai legitimasi pemaksaan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga dan perceraian, khususnya pada generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar tentang wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar dengan wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Dalam Pagar. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dalam Pagar masih mengakui eksistensi hak wali mujbir sebagai bagian dari ajaran fikih Islam yang memberikan kewenangan kepada ayah atau kakek sebagai wali nasab dalam perkawinan anak perempuan. Namun, praktik hak ijbar tidak lagi diterapkan secara mutlak. Masyarakat lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan calon mempelai perempuan dalam penentuan pasangan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan dan pelaksanaan hak wali mujbir dari otoritas yang bersifat memaksa menuju fungsi perlindungan, bimbingan, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga yang selaras dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer

Actions (login required)

View Item