Akbar, Muhammad Adhadi (2026) Penelantaran Anak dan Istri oleh Suami di Desa Penghulu Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (147kB)
	Text AWAL.pdf Download (950kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text BAB I.pdf Download (447kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text BAB III.pdf Download (231kB)
	Text BAB IV.pdf Download (450kB)
	Text BAB V.pdf Download (119kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya penelantaran anak dan istri dalam keluarga yang dipengaruhi oleh rendahnya tanggung jawab suami, kondisi ekonomi, serta perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat. Penelantaran tidak hanya berdampak pada tidak terpenuhinya nafkah, tetapi juga menyebabkan hilangnya perlindungan, perhatian dan pengasuhan terhadap istri dan anak. Kondisi tersebut terjadi di Desa Penghulu Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, ketika suami meninggalkan istri dan anak tanpa tanggung jawab yang jelas sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penelantaran anak dan istri oleh suami serta faktor dan dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengasuh sementara, orang tua angkat dan aparat desa, serta didukung dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta lapangan dengan hukum Islam, hukum positif dan kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran terjadi secara bertahap, dimulai dari ditinggalkannya istri dan anak tanpa nafkah, kondisi ekonomi yang tidak stabil, perkawinan yang tidak sah dan tidak tercatat, hingga pengalihan pengasuhan anak kepada pihak lain. Faktor penyebab meliputi faktor ekonomi, faktor hukum dan rendahnya tanggung jawab suami sebagai faktor dominan. Dampak terhadap anak berupa tekanan psikologis, rasa takut dan kurangnya perlindungan, sedangkan dampak terhadap istri berupa hilangnya nafkah dan lemahnya kedudukan hukum dalam keluarga. Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum positif, tindakan penelantaran bertentangan dengan QS. An-Nisa’/4: 34, hadis riwayat Abu Dawud No. 2142, Pasal 80 KHI dan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut kaidah fikih, penelantaran juga tidak dapat dibenarkan meskipun dilatarbelakangi tekanan ekonomi dan sosial, karena kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain (adh-dharar lâ yuzâl bi adh-dharar).

Actions (login required)

View Item