Fajar, Muhammad (2026) Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor Per-13/Bc/2021 Terhadap Pelayanan Pendaftaran Imei Di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (167kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (247kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text BAB III.pdf Download (105kB)
	Text BAB IV.pdf Download (202kB)
	Text BAB V.pdf Download (36kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan atau penerapan Peraturan Nomor PER-13/BC/2021 dalam registrasi IMEI di Kota Banjarmasin serta memberi rekomendasi solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang berlandaskan pada fakta sosial yang diperoleh dari realitas kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan persepsi masyarakat serta pihak terkait dalam pendaftaran IMEI di Kota Banjarmasin. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Nomor PER-13/BC/2021 terkait layanan registrasi IMEI di Kota Banjarmasin secara umum menunjukkan hasil yang positif, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah perangkat ilegal yang beredar serta meningkatnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya registrasi IMEI. Pihak Bea Cukai telah menjalankan tugasnya secara optimal melalui penyediaan layanan di titik masuk resmi, pelaksanaan kampanye informasi publik, dan kolaborasi antar sektor. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat, batasan wewenang Bea Cukai yang hanya mencakup wilayah titik masuk resmi, serta belum optimalnya kolaborasi publik antara lembaga-lembaga terkait. Masyarakat sering kali mengalami salah paham dengan menganggap Bea Cukai sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pemblokiran IMEI, padahal kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian. Solusi dan rekomendasi yang diusulkan adalah dengan memasifkan edukasi publik secara terpadu, memperjelas batas wewenang instansi, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi komunikasi antarlembaga guna meminimalisasi misinformasi di tengah masyarakat

Actions (login required)

View Item