EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I Dalam Kebijakan Retribusi Penyeberangan Feri Bagi Mahasiswa

Nurkamaliah, Nurakamaliah (2026) Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I Dalam Kebijakan Retribusi Penyeberangan Feri Bagi Mahasiswa. Skripsi, Syariah.

[img] Text
AWAL.pdf
Download (5MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (180kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (375kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (419kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Download (570kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (516kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Download (4MB)
[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (80kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (404kB)

ABSTRAK

Kebijakan tarif khusus Rp5.000 bagi mahasiswa, di tengah tarif normal penyeberangan feri lintas Kabupaten Barito Kuala menuju Kota Banjarmasin yang berlaku saat ini sebesar Rp11.000, menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan desa dalam kebijakan yang berdampak fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I serta dampak kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi penelitian di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Subjek penelitian meliputi Dinas Perhubungan, perangkat desa, pengelola feri, dan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan ini merupakan tindakan diskresi (freies ermessen) yang sah secara substansi dan sejalan dengan maslahah mursalah, namun belum memenuhi kelengkapan prosedural formal karena belum dituangkan dalam Peraturan Desa, belum dikoordinasikan lintas lembaga, dan belum memanfaatkan mekanisme keringanan retribusi resmi yang tersedia melalui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 jo. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022. Kebijakan ini terbukti menghemat biaya transportasi mahasiswa hingga 50% per bulan, tetapi memiliki tiga keterbatasan: inkonsistensi tarif di Pelabuhan Kuin, ketiadaan seleksi ekonomi penerima, dan lemahnya administrasi data penerima manfaat

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 14 Jul 2026 07:58
Last Modified: 14 Jul 2026 07:58
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31577

Actions (login required)

View Item View Item

KATEGORI IDR