Noor, Muhammad (2026) Perlindungan Hak Anak Hasil Implantasi Embrio Melalui In Vitro Fertilization (Ivf) Pasca Wafat Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (94kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (483kB)
	Text BAB I.pdf Download (702kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text BAB III.pdf Download (732kB)
	Text BAB IV.pdf Download (852kB)
	Text BAB V.pdf Download (425kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (209kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi In Vitro Fertilization (IVF) yang memungkinkan embrio dihasilkan ketika suami masih hidup, tetapi baru diimplantasikan setelah suami meninggal dunia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak-hak anak, terutama berkaitan dengan nasab, waris, nafkah, hadanah, dan perwalian. Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hak anak hasil implantasi embrio melalui IVF pasca wafat suami dalam perspektif hukum keluarga Islam serta menilai sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta konsep maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nasl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif yang kuat untuk melindungi anak melalui penerapan ḥifẓ al-nasl, prinsip al-walad li al-firāsy, maṣlaḥah mursalah, sadd al-dharā’i‘, dan prinsip lā taziru wāziratun wizra ukhrā, sehingga anak tidak boleh kehilangan hak akibat keadaan yang berada di luar kehendaknya. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap sebagian hak anak, namun masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Perlindungan terhadap hak nasab dan waris masih bergantung pada penafsiran hakim, sedangkan pengaturan mengenai nafkah, hadanah, dan perwalian belum memberikan dasar hukum yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak perlu dibangun melalui harmonisasi antara prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak dapat terwujud secara optimal

Actions (login required)

View Item