Sarah, Siti (2026) Kualifikasi Aset Kripto sebagai Tirkah dan Mekanisme Pembagiannya Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TESIS SITI SARAH.pdf Download (185kB)
	Text AWAL TESIS SITI SARAH.pdf Download (892kB)
	Text ABSTRAK TESIS SITI SARAH.pdf Download (238kB)
	Text BAB I TESIS SITI SARAH.pdf Download (517kB)
	Text BAB II TESIS SITI SARAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text BAB III TESIS SITI SARAH.pdf Download (390kB)
	Text BAB IV TESIS SITI SARAH.pdf Download (412kB)
	Text BAB V TESIS SITI SARAH.pdf Download (230kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TESIS SITI SARAH.pdf Download (224kB)
	Text LAMPIRAN TESIS SITI SARAH.pdf Download (390kB)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam kewarisan aset kripto, karena asas ijbārī menjamin peralihan kepemilikan kepada ahli waris sejak kematian, namun KHI tidak mengatur mekanisme realisasinya dan regulasi aset kripto tidak mengatur prosedur pewarisannya. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kualifikasi aset kripto sebagai tirkah menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia, dan bagaimana konstruksi mekanisme pembagiannya. Jenis penelitian adalah hukum normatif kepustakaan dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis untuk rumusan masalah pertama dan metode pengembangan hukum Islam melalui takhrīj al-furū' 'alā al-furū' untuk menjawab rumusan masalah kedua. Kerangka teori terdiri atas tiga tingkatan: maqāṣid al-syarī'ah Al-Syatibi sebagai grand theory, teori tujuan hukum Radbruch sebagai middle range theory, dan teori perlindungan hukum Hadjon sebagai applied theory. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, aset kripto berutilitas nyata yang terdaftar di Bursa berlisensi OJK sah dikualifikasikan sebagai māl mutaqawwam berdasarkan dua syarat kumulatif Wahbah Al-Zuhaili, yaitu kemampuan dikuasai yang dipenuhi melalui ḥiyāzah hukmiyyah, dan keabsahan pemanfaatan yang diverifikasi melalui dua lapis, yaitu Daftar resmi OJK dan konfirmasi 'urf dari Fatwa Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2026 selaku sumber utama analisis, diperkuat Diktum 3 Fatwa MUI VII/2021 sebagai latar normatif. Asas ijbārī berlaku penuh: milk beralih sejak kematian, ḥiyāzah teknis menyusul. Kedua, mekanisme pembagian bertumpu pada KHI Pasal 175 sebagai rujukan utama dan metode takhrīj al-furū' 'alā al-furū' dari pola hukum Ibnu Qudamah dalam Al-Mughnī untuk mengisi kekosongan KHI, menghasilkan mekanisme empat komponen berurutan, inventarisasi tirkah ke dalam al-māl al-hādir dan al-māl al ghā'ib; pembagian al-māl al-hādir mengikuti KHI Pasal 175; akses dan valuasi al māl al-ghā'ib berdasarkan closing price hari realisasi yang didukung kaidah al dharar yuzāl; dan pembagian al-māl al-ghā'ib dengan porsi faraidh yang identik. Penelitian ini membuktikan bahwa kesenjangan normatif tersebut dapat dijembatani tanpa norma baru, melalui penerapan KHI dan pengembangan pola hukum fikih klasik melalui takhrīj al-furū' 'alā al-furū' sebagai landasan rechtsvinding bagi hakim Peradilan Agama berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Actions (login required)

View Item