Ramadhan, Rizqi (2026) Dinamika Hukum dalam Isu Kontrasepsi Permanen: Studi atas Regulasi Vasektomi dalam Hukum Keluarga Indonesia. Tesis, Pascasarjana.

	Text 01.Odon - Pernyataan.pdf Download (356kB)
	Text 02.Odon - Bagian Awal.pdf Download (1MB)
	Text 03.Odon - Abstrak.pdf Download (134kB)
	Text 04.Odon - BAB I.pdf Download (345kB)
	Text 06.Odon - BAB III.pdf Download (361kB)
	Text 07.Odon - BAB IV.pdf Download (567kB)
	Text 08.Oodn - BAB V.pdf Download (78kB)
	Text 05.Odon - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text 09.Odon - Daftar Pustaka.pdf Download (202kB)
	Text 10.Odon - Lampiran.pdf Download (553kB)

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam bertujuan menjaga keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat. Pemerintah Indonesia mendorong program Keluarga Berencana yang memberi hak kepada pasangan memilih metode kontrasepsi, termasuk vasektomi sebagai Metode Operasi Pria. Partisipasi pria dalam program ini masih rendah, antara lain karena persepsi keagamaan yang menganggap vasektomi bertentangan dengan Islam. Majelis Ulama Indonesia mengubah sikapnya dari mengharamkan vasektomi mutlak pada 1983 menjadi mengharamkannya dengan lima syarat pengecualian pada 2012. Di sisi lain, regulasi negara justru semakin menempatkan vasektomi setara dengan metode kontrasepsi lain. Ketegangan antara dua jalur norma ini, hukum positif dan fatwa keagamaan, menjadi persoalan pokok penelitian ini. Penelitian ini bertujuan memetakan kronologi dan dinamika regulasi vasektomi pada jalur hukum positif dan jalur fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta menganalisis faktor penyebab dinamika tersebut dan menilai kedudukan hukum vasektomi menurut maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan maqasid syariah dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2012, dilengkapi wawancara terbatas dengan tiga narasumber, lalu dianalisis secara kualitatif melalui pembacaan norma, pengujian dalam hierarki maqasid, dan penilaian efektivitas hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan jalur fatwa dan jalur hukum positif bergerak dengan sebab berbeda dan tidak pernah saling bersinggungan, sehingga masyarakat Muslim lebih patuh pada fatwa yang tidak mengikat secara hukum negara daripada regulasi yang formal. Ditinjau dari maqasid syariah, hukum asal vasektomi adalah haram karena memutus keturunan secara permanen dan bertentangan dengan tujuan pernikahan menjaga keturunan. Vasektomi hanya boleh dilakukan secara terbatas dan bersyarat, yaitu ketika kehamilan mengancam jiwa ibu, seluruh alternatif kontrasepsi yang lebih ringan telah habis, dan tersedia jaminan rekanalisasi, dengan kebolehan yang berakhir begitu ancaman itu hilang. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi formal antara BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan MUI agar regulasi negara dan fatwa tidak lagi berjalan pada dua jalur terpisah

Actions (login required)

View Item