Ahmad, Rahim (2026) Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN - RAHIM AHMAD.pdf Download (87kB)
	Text AWAL - RAHIM AHMAD.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK - RAHIM AHMAD.pdf Download (177kB)
	Text BAB I - RAHIM AHMAD.pdf Download (464kB)
	Text BAB II - RAHIM AHMAD.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text BAB III - RAHIM AHMAD.pdf Download (296kB)
	Text BAB IV - RAHIM AHMAD.pdf Download (344kB)
	Text BAB V - RAHIM AHMAD.pdf Download (198kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA - RAHIM AHMAD.pdf Download (224kB)
	Text LAMPIRAN - RAHIM AHMAD.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan dissenting opinion mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian. Perbedaan tersebut muncul setelah Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan pada tingkat banding terhadap perkara yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan dissenting opinion dalam menilai kecukupan pembuktian serta menganalisis pemeriksaan pembuktian yang dilakukan Pengadilan 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Tinggi Agama dalam Putusan Nomor Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik studi dokumen dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Majelis Hakim menilai kecukupan pembuktian berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tambahan pada tingkat banding yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali, sedangkan hakim yang menyatakan dissenting opinion berpendapat bahwa pembuktian belum memenuhi ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang undangan sehingga putusan tingkat pertama seharusnya dipertahankan. Pemeriksaan pembuktian yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pelaksanaan kewenangan pemeriksaan ulang pada tingkat banding melalui pemeriksaan tambahan terhadap para pihak dan saksi, sehingga menghasilkan fakta hukum baru yang dijadikan dasar untuk menilai kembali kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran serta mengubah amar putusan tingkat pertama

Actions (login required)

View Item