Alauddin, Muhammad Rizky Fatur (2026) Efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Praktik Balapan Liar di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (195kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (275kB)
	Text BAB I.pdf Download (465kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text BAB III.pdf Download (242kB)
	Text BAB IV.pdf Download (577kB)
	Text BAB V.pdf Download (214kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Balapan liar di Kota Banjarmasin, khususnya di titik-titik rawan seperti Jalan A. Yani Km. 3-5, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Jalan dan Jalan Lambung Mangkurat, H. Hasan Basry masih terus terjadi meskipun Pasal 115 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarangnya. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan persoalan hukum dan sosial yang meresahkan karena melibatkan remaja sebagai pelaku utama serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi tersebut melatarbelakangi penelitian ini, dengan rumusan masalah: bagaimana efektivitas penegakan Pasal 115 beserta faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan Pasal 115 dan faktor faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang telah dilakukan aparat dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum Sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berlokasi di titik-titik rawan balapan liar Kota Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Banjarmasin, pelaku balapan liar, dan masyarakat terdampak, dilengkapi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan penegakan Pasal 115 di Kota Banjarmasin belum optimal, meskipun secara normatif sudah memberikan dasar hukum yang jelas dengan ancaman sanksi pidana. Ketidakoptimalan ini disebabkan lima faktor: belum adanya perda khusus dengan sanksi tegas, keterbatasan personel dan sarana patroli, ketiadaan sirkuit balap resmi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta balapan liar yang telah membudaya di kalangan remaja. Upaya preventif dan represif yang dilakukan pun belum mampu menekan praktik ini secara berkelanjutan karena minimnya fasilitas legal, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan Pasal 115 terhadap praktik balapan liar di Kota Banjarmasin masih rendah dan memerlukan perbaikan menyeluruh agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item