Mahdianor, Mahdianor (2026) Dinamika Hubungan Masyarakat-Negara-Pengusaha dalam Isu Bangunan Apung di Desa Kalanis, Barito Selatan (Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (116kB)
	Text AWAL.pdf Download (984kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (176kB)
	Text BAB I.pdf Download (311kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text BAB III.pdf Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Download (481kB)
	Text BAB V.pdf Download (210kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Keberadaan bangunan apung (lanting) yang berdampingan dengan lalu lintas kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Napu, Desa Kalanis, Kabupaten Barito Selatan, menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang sungai. Bagi masyarakat, sungai merupakan ruang hidup dan sumber mata pencaharian, sedangkan bagi pengusaha menjadi jalur distribusi batu bara. Perbedaan kepentingan tersebut memicu kerusakan lanting, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara masyarakat, pemerintah desa (negara), dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu serta mengkaji peran negara dalam penyelesaian konflik berdasarkan perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilaksanakan di Desa Kalanis pada 20 April–20 Juni 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 11 narasumber, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori negara hukum, peran negara, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Tatanegara, serta prinsip syura, maslahah, dhaman, dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dalam perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha bersifat saling bergantung, tetapi diwarnai konflik akibat perbedaan kepentingan. Penyelesaian konflik masih mengandalkan musyawarah dan ganti rugi yang bersifat kasuistis karena belum didukung regulasi tertulis. Dari perspektif Hukum Tatanegara, peran negara dalam fungsi regulasi, perlindungan hukum, dan pengawasan belum optimal. Sementara itu, dari perspektif Fiqih Siyasah, penyelesaian melalui musyawarah dan ganti rugi telah mencerminkan nilai syura, dhaman, dan prinsip menghindari kemudaratan, meskipun belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak.

Actions (login required)

View Item