EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor: KEP/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Angota ABRI (Studi Kasus di Bawah Tahun 2008)

Syahid, Muhammad (2016) Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor: KEP/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Angota ABRI (Studi Kasus di Bawah Tahun 2008). Skripsi, Syari'ah dan Ekonomi Islam.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (146kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (485kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (857kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (220kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (576kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (88kB)
[img] Text
DARTAR PUSTAKA.pdf

Download (226kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (6MB)

ABSTRAK

M. Syahid. 2016. Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008) Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Faridah, M.H.I. (II) Erissa Nilasari, MP. Kata Kunci : Inplementasi, Larangan Kawin, Anggota ABRI. Penelitian ini beranjak dari latar belakang sebuah Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Nomor : KEP/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI Pada isi pokok peraturan tersebut mengatur tentang izin kawin cerai dan rujuk anggota ABRI, yang sekarang ini sudah berubah menjadi TNI. Sebelum mendaftar ke Kantor Urusan Agama untuk kawin, anggota ABRI harus mendapat izin terlebih dahulu dari Komandan, Namun secara eksistensi anggota ABRI yang kawin, tidak sedikit di antaranya yang melanggar peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pendapat X ABRI di bawah tahun 2008 terhadap implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI dan bagaimana sanksinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview). Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, kategori, deskripsi, matrik. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat diperoleh kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak serasian mengenai implementasi peraturan perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus di Bawah Tahun 2008) antara peraturan tersebut dengan pendapat X ABRI di bawah tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa dari pemahaman ketiga responden tentang peraturan di atas hampir sama, namun dalam hal sanksi satu orang responden menyatakan bagi anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut akan diberhentikan dari kesatuan militer , dan dua orang orang responden menyatakan tidak diberhentikan dari kesatuan militer hanya saja diberi sanksi atas perbuatannya tersebut. Sanksi yang didapat oleh ketiga responden pada waktu berstatus sebagai ABRI adalah diberhentikan.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
K Law > K Law (General)
Depositing User: S.H.I. Syahid Muhammad
Date Deposited: 26 Sep 2016 00:14
Last Modified: 26 Sep 2016 00:14
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6660

Actions (login required)

View Item View Item