Maulini, Sri (2018) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (236kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (30kB)
	Text BAB I.pdf Download (71kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text BAB III.pdf Download (25kB)
	Text BAB IV.pdf Download (101kB)
	Text BAB V.pdf Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (23kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (13MB)

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari dua persepsi hakim yang berbeda mengenai kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim serta alasan dan dasar hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Barabai. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) hakim yang menyatakan bahwa perkara perubahan identitas masukke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan ada 2 (dua) hakim menyatakan perkara perubahan identitas masuk bukanlah termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Alasan dan dasarpersepsi hakim Pengadilan Agama Barabai yang menyatakan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dapat dijadikan sumber hukum di pengadilan ternyata salah dan menjadi cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa ternyata perkara perubahan identitas ini masih termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Umum karena undang-undang mengatur demikian.

Actions (login required)

View Item