Muhammad, Padli (2015) Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (638kB) | Preview

ABSTRAK

Muhammad Padli. 2015, Hukum Nikah Online dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH, (II) Ansharullah, S.Ag., M.Fil. I. Nikah online adalah sebuah fenomena dan isu yang saat ini sedang hangat dipermasahkan, ia adalah sebuah bentuk (produk) pernikahan yang kontemporal dan baru dalam perkembangan fikihmunakahatyang masih menjadi perdebatan panjang mengenai keabsahannya dikalangan ulama sekarang. Penelitianinibertujuanuntukmendapatkangambaranhukumnikahonline danmengetahuiimplikasinyaterhadappencatatannikahberdasarkanperspektif Islam danhukumpositif.Jenismetode yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bersifat deskriptif-analitis dan reflektif.Melalui pendekatan ini, akhirnya dapat diketahui bahwa dalam hal menentukan hukum nikah onlinepara ulama mengalami silang pendapat yang sangat kompleks, hal ini terkait interpretasi dari masing-masing mereka tentang satu majelis(ittihad al-majelis)dalam suatu akad nikah yang berbeda-beda, yang akhirnya menghasilkan multi-tafsir yang beragam terhadap hukum nikah online. Dari hasil penelitian bersangkutan permasalahan nikah online ini, penulis mendapatkan hasil: pertama, interpretasi para ulama Syafi’iyah terkait persyaratan ittihād al-majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan kabul, selain itu juga golongan ini mengharuskan terpenuhinya persyaratan lain, yakni al-mu'ayyanah atau bertemunya kedua belah pihak seara berhadap-hadapan, yang dalam hal ini menyiratkan bahwa persyaratan ittihād al-majelis juga menyangkut kesatuan tempat (makan). Kedua, interpretasi para ulama Hanafiyah terkait ittihād al-majelis adalah menyangkut pada tataran keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan kabul, yang mengindikasikan bahwa bukan menyangkut kesatuan tempat (makan). Dari silang pendapat tersebut menghasilkan produk hukum yang berbeda yakni nikah online sah dan yang kedua tidak sah. Sahnya nikah online berimplikasi pada penerapan pencatatan nikah, sesuaibunyi KHI Pasal 4 dengan UU No. 1/1974 Pasal 2 (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu. Menjadi bersinergi dengan bunyi teks UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 2 dan KHI Pasal 5 ayat (1). Penerapan pencatatan nikah ini juga terkait bunyi pasal 28 D UUD Tahun 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan bunyi pasal tersebut dapat penulis pahami bahwa artinya umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya dan keperayaannya itu, mutlak mendapatkan sebuah kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum bagi nikah online dan penerapannya dalam hal ini implikasinya terhadap pencatatan nikah.

Actions (login required)

View Item