Azis, Abdul (2018) Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (234kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (454kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text BAB III.pdf Download (99kB)
	Text BAB IV.pdf Download (220kB)
	Text BAB V.pdf Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (151kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah dalam syarat pembuatan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada informan. Data dari penelitian ini digali dengan melakukan wawancara kepada informan secara langsung kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif. Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan yaitu: Terkait dengan tujuan terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ketiga Hakim Pengadilan Agama Negara dalam hal ini memandang cukup baik karena mengaju pada perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum seorang anak dan hal ini sejalan dengan metode kemaslahatan. Namun, berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut, ketiga hakim dengan tegas berdasarkan pandangan hukum mereka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasal tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait pencatatan perkawinan.

Actions (login required)

View Item