Azizi, ahmad Azizi (2018) Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Tesis, Pascasarjana UIN Antasari.

	Text PERNYATAAN.pdf - Other Download (212kB)
	Text AWAL.pdf Download (743kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (310kB)
	Text BAB I.pdf Download (591kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB)
	Text BAB III.pdf Download (353kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (179kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (82kB)

ABSTRAK

Ahmad Azizi, S.H.I. : Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Tinjauan Maqâshîd al-syarî’ah. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, dan bimbingan II: Dr. H. Jalaluddin, MH., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2018). Kata Kunci: Perppu No.1 tahun 2017, maqâshîd al-syarî’ah. Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang pajak dalam Perppu No. 1 tahun 2017. Perppu tersebut telah mengubah mekanisme akses terhadap rahasia informasi keuangan nasabah dari semula melalui izin OJK kini tanpa melalui izin OJK. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada melemahnya pengawasan keamanan informasi keuangan nasabah dan hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi nasabah. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi kebijakan maupun dari sudut pandang maqâshîd al-syarî’ah untuk mengetahui konsep kebijakan akses informasi keuangan nasabah perbankan terkait kepentingan perpajakan, serta mengetahui analisis maqâshîd al-syarî’ah terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagain berikut: Pertama: Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam beragam perundang-undangan, yakni UU Perpajakan dan UU Perbankan, serta dalam beragam peraturan yakni PBI dan POJK. Perppu No. 1 tahun 2017 hadir untuk memberi kewenangan lebih luas bagi Ditjen Pajak. Terdapat perbedaan kebijakan dalam pasal 3 antara kepentingan perjanjian internasional yang mekanisme aksesnya melalui OJK dan untuk kepentingan perpajakan biasa tidak melalui OJK, hal tersebut menimbulkan ambiguitas mengenai peran dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas. Pun demikian dalam Pasal 4 tidak dijelaskan batasan nasabah seperti apa yang boleh diakses, serta tidak menyebutkan mekanisme akses melalui izin OJK. Hal tersebut merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank terkait perpajakan. Tidak adanya mekanisme izin akses melalui otoritas pengawas dapat menimbulkan resiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat berakibat pada kerugian materil bagi nasabah. Kedua: Dari sudut pandang maqâshîd al-syarî’ah, kebijakan dalam Perppu ini memiliki kekurangan yakni terancamnya harta nasabah akibat melemahnya fungsi OJK selaku otoritas yang mengawasi dan memberi jaminan perlindungan data nasabah. Untuk mencapai maqâshîd al-syarî’ah, kebijakan Perppu No.1 tahun 2017 ini setidaknya harus mencakup aspek antisipatif yang memberi perlindungan terhadap lima aspek dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Actions (login required)

View Item