Musthafa, Ahmad (2019) Rekontruksi Pasal 13 KHI Tentang Status Harta Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN .pdf Download (388kB)
	Text AWAL.pdf Download (947kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (201kB)
	Text BAB I.pdf Download (512kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	Text BAB III .pdf Download (415kB)
	Text BAB IV.pdf Download (581kB)
	Text BAB V.pdf Download (88kB)
	Text DAFTARA PUSTAKA .pdf Download (234kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (121kB)

ABSTRAK

Tradisi peminangan, merupakan salah satu perantara (wasilah) ke jenjang pernikahan. Pada tahap peminangan seorang laki-laki dengan atau tanpa perantara menyampaikan niatnya kepada seorang wanita atau keluarganya dengan niat menikahinya. Tradisi di masyarakat ketika peminangan telah dilakukan maka akan ada jeda waktu antara masa peminangan sampai pada masa pernikahan. Pada masa tersebut terdapat kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah pembatalanpeminangan oleh salah satu pihak. Pada umumnya pada saat masa peminangan, dalam masyarakat biasanya pihak laki-laki akan memberikan berupa hadiah sebagai tanda keseriusan janji untuk menikahi dan ini berarti juga mempererat ikatan (silaturrahim) kedua belah pihak. Pada dasarnya membatalkan peminangan merupakan hal yang diperbolehkan selama hal itu tidak melanggar aturan agama. Namun di sini muncul permasalahan ketika terjadi pembatalan peminangan bagaimana status harta yang sudah diberikan tersebut, apakah pemberian itu boleh diminta kembali atau pemberian itu harus dikembalikan.? Di sisi lain nas Alquran maupun hadits tidak mengatur status pemberian akibat pembatalan tersebut. Akan terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal itu. Begitu juga dengan KHI tidak ada pasal yang menyinggung status harta pemberian akibat pembatalan peminangan. Berkaitan dengan KHI yang merupakan pedoman hukum untuk muslim di Indonesia, belum mengatur mengenai status harta pembatalan akibat pembatalan peminangan. Di sini muncul pertanyaan bagaimana status harta pemberian akibat pembatalan peminangan ditinjau dari KHI, maka untuk mengetahui jawaban mengenai permasalahan tersebut dapat diketahui dengan melakukan kajian teori ushul fiqih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana status harta pemberian akibat pembatalan peminangan. Hasil dari melakukan kajian teori al-mashlahah al-mursalah dan sadd al-dzari’ah pada penelitian ini adalah bahwa pendapat madzhab Maliki-lah yang paling rasional dan logis. Karena terdapat kemaslahatan untuk kedua belah pihak, yang mana kemaslahatan tersebut telah sesuai dengan tujuan syari’at dan juga mencegah terjadinya kemudharatan atau menyalahgunakan peminangan untuk mendapat keuntungan.

Actions (login required)

View Item