Safrudin, Safrudin (2019) Persepsi Kepala KUA Banjarmasin dan Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tentang Wali Tahkim Orang yang Kawin Lari. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (237kB)
	Text AWAL.pdf Download (901kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (620kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB)
	Text BAB III.pdf Download (136kB)
	Text BAB IV.pdf Download (483kB)
	Text BAB V.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seorang perempuan yang kawin lari tanpa ijin walinya yang jaraknya mencapai masāfatul qaṣri, alasannya karena malu dengan kondisi ekonomi orang tua, kemudian menikah dengan mengangkat wali tahkim sebagai walinya. Berdasarkan kasus ini penulis meminta persepsi Kepala KUA dan dosen Fakultas Syariah terhadap pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Kepala KUA dan Dosen Fakultas Syariah terhadap pernikahan dengan mengangkat wali tahkim orang yang kawin lari serta alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA dan Dosen Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin tentang wali tahkim orang yang kawin lari tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai persepsi kepala KUA Banjarmasin Tengah, Kepala KUA Banjarmasin Barat, Kepala KUA Banjarmasin Selatan dan dosen Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara lalu diolah menggunakan teknik editing, deskripsi dan matrik, peneliti melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang diperoleh. Peneilti menemukan adanya persepsi kepala KUA dan Dosen Fakultas Syariah yang berbeda terhadap pernikahan orang yang kawin lari mengangkat wali tahkim. yang dilakukan peneliti terhadap temuan ini adalah lima orang Informan mangtakan tidak sah, disebabkan kesalahan walinya, seharusnya yang menikahkannya wali hakim, Kepala KUA Banjarmasin Selatan yang tidak mengatakan sah tidaknya perkawinannya, namun menganjurkan iṡbat nikah ke Pengadilan Agama. Peneliti juga menemukan perbedaan dalam masalah pencatatan pernikahan, dimana ada 3 informan yang berpendapat pernikahannya tidak sah karena kesalahan walinya juga pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Menurut peneliti pencatatan perkawinan bukan suatu hal yang mengakibatkan ketidaksahan perkawinan. Namun, pencatatan merupakan kemaslahatan, perkawinan dengan mengangkat wali tahkim tidak sah karena tidak ada ijin walinya, seharusnya yang menikahkannya adalah wali hakim apabila jaraknya jauh dengan wali nasabnya.

Actions (login required)

View Item