Ulfah, Rolia (2019) Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Balangan). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (167kB)
	Text AWAL.pdf Download (898kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (71kB)
	Text BAB I.pdf Download (187kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text BAB III.pdf Download (105kB)
	Text BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text BAB V.pdf Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (82kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (55kB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran inspektorat kabupaten Balangan sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBD yang dipergunakan untuk kegiatan dan pemberdayaan desa. Namun, masih ada penyimpangan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan dari pemerintah yang berwenang sangat diperlukan agar transparansi dan kejelasan laporan keuangan daerah menjadi terarah, akuntabel dan sesuai untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan lembaga pengawas internal pemerintah yakni Inspektorat Balangan dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh lembaga Inspektorat Balangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (field researchI dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis yang kemudian dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Balangan, yaitu perencanaan pengawasan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dialami Inspektorat Balangan dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas pemerintah, yakni kurang kooperatifnya aparat desa dalam penyampaian laporan, minimnya jumlah personil inspektorat dan keterbatasan anggaran.

Actions (login required)

View Item