Astuti, Widia (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (137kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (469kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text BAB III.pdf Download (435kB)
	Text BAB IV.pdf Download (177kB)
	Text BAB V.pdf Download (31kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (53kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang tidak berjalan efektif dikarenakan adanya beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tentang Pajak Sarang Burung walet ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fled research) dengan metode non-random sampling atau non-probability sampling dan teknik purposeful sampling, yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan perda di kalangan pengusaha sarang burung walet. Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini tidak berjalan dengan efektif ataupun semestinya, dikarenakan banyaknya Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda ini adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), keberatannya para pengusaha sarang burung walet terhadap tarif pajak sebesar 9% yang sudah ditetapkan pemerintah, tidak terdapat adanya upaya paksa dalam membayar pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) selaku badan yang diberi kewenangan dalam penagihan pajak, tidak terdapat informasi yang akurat dari pengusaha sarang burung walet mengenai hasil peenjualannya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet akan pentingnya membayar pajak.

Actions (login required)

View Item