Faridah, Hj. Neily (2019) Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Banjarmasin. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (23kB)
	Text AWAL.pdf Download (437kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (16kB)
	Text BAB I.pdf Download (144kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text BAB III.pdf Download (38kB)
	Text BAB IV.pdf Download (322kB)
	Text BAB V.pdf Download (14kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (37kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (273kB)

ABSTRAK

Berangkat dari banyaknya tanah-tanah wakaf yang berada di Kota Banjarmasin, sedangkan hingga saat ini Badan Wakaf Indonesia Kota Banjarmasin belum terbentuk, maka pengelolaan wakaf sebagaimana yang diamanat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi tanggung jawab Kantor Kemenag Kota Banjarmasin beserta KUA-KUA yang berada di bawahnya. Dengan banyaknya aspek keagamaan yang harus ditangani oleh Kantor Kemenag RI Kota Banjarmasin tentunya pelaksanaan perwakafan di Kota Banjarmasin tidak dapat menjadi fokus utama, padahal instrumen wakaf, terutama wakaf produktif, harus dilaksanakan guna mengembangkan perwakafan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin dan Implementasi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di kota Banjamasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam pengambilan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengecekan dari aspek kredibelitas, transferabilitas, dependalitas dan konfirmabilitas. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Kementerian Agama RI Kota Banjarmasin dan/atau bersama-sama Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin. Banyak hal yang harus dibenahi dalam mengelola wakaf di Kota Banjarmasin dikarenakan banyak kesemerawutan di beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf itu sendiri. Adapun yang banyak dilakukan oleh wakif adalah wakaf tanah dan bangunan. Selain itu, pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin masih belum terlaksanakan sama sekali, kemudian implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan secara baik, tepat dan efektif oleh Kantor Kementerian Agama RI Kota Banjarmasin. Ketidakadaan Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kota Banjarmasin tentunya merupakan suatu beban berat bagi Kantor Kemenag RI Kota Banjarmasin bersama KUA-KUA di bawahnya di masing-masing kecamatan di Kota Banjarmasin.

Actions (login required)

View Item