Norhadi, Waliyo (2019) Pencatatan Perkawinan Wali Nikah Yang Tidak Sesuai Antara Pencatatan dengan Pelaksanaan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (946kB)
	Text AWAL.pdf Download (431kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (276kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text BAB III.pdf Download (44kB)
	Text BAB IV.pdf Download (223kB)
	Text BAB V.pdf Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (156kB)

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pencatatan perkawinan yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan di KUA Kertak Hanyar. Penulis menemukan kasus ini terjadi karena pihak dari calon pengantin (catin) tidak sesuai antara berkas pernyataan dari pemeriksaan pendaftaran perkawinan dan ketika hendak akad nikah. Kemudian KUA sudah melakukan pencatatan sebelum adanya akad nikah. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan. Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini untuk mengetahui gambaran pencatatan perkawinan yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan dan bagaimana menurut kepala KUA kertak Hanyar mengenai kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research) berlokasi di KUA Kertak Hanyar Kecamatan Banjar. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumenter. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat. Dari hasil penelitian ditemukan adanya pencatatan perkawinan yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan. Pada kasus I dan kasus II, Wali nikah catin perempuan baru mengatakan secara jujur ketika hendak melaksanakan akad nikah. Wali dari catin perempuan tersebut tidak bisa menjadi wali nikah disebabkan hasil di luar pernikahan untuk kasus I. Pada kasus II anak tersebut adalah anak angkat, bukan anak kandung. Sedangkan pegawai KUA Kertak Hanyar sudah melakukan pencatatan perkawinan sebelum adanya akad nikah. Maka dari hal ini tetap wali nasab dalam pencatatan pernikahannya, sedangkan pelaksanaan menjadi wali hakim. Penulis bependapat, bahwa dari pihak KUA Kertak Hanyar sudah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat disekitarnya yaitu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat kertak hanyar ketika berurusan dengan KUA Kertak Hanyar. Namun, peraturan tetap harus dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan itu sendiri.

Actions (login required)

View Item