Fahmi, Arif Akbarul (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (62kB)
	Text AWAL.pdf Download (743kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text BAB I.pdf Download (360kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Download (55kB)
	Text BAB IV.pdf Download (312kB)
	Text BAB V.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (156kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Peneletian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana implementasi dari perda Nomor 9 Tahun 2018 serta kendala dan permasalahan apa saja yang dialamai pada pengimplementasiannya. Tujuan Peletian ini bermaksud untuk mengetahui tentang implementasi perda Nomor 9 Tahun 2018 serta mencari kendala dan permasalahan dalam pengimplementasiannya Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian dilakukan berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dan Pengadilan Agama Kasongan. Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode yaitu wawancara serta dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianlisis sesuai dengan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perda ini belum dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya faktor efektifitas kebijakan dalam pengimplementasiannya, yaitu: Faktor Peraturan, Faktor Pelaksana, Faktor Fasilitas, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat serta Faktor Budaya. Disisi lain terdapat pula beberapa kendala serta permasalah yang terjadi dalam pengimplementasiannya yaitu: 1. Anggaran Biaya yang menyebabkan sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Katingan serta tidak tersedianya fasilitas 2. Koordinasi pihak pelaksana belum berjalan baik yang menyebabkan tidak adanya prosedur baku terhadap keijakan tersebut 3. Landasan hukum perda ini lebih condong pada Undang-undang Perlindungan Anak dari pada Undang-undang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item