Amelia, Nur (2020) Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (264kB)
	Text AWAL.pdf Download (931kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (200kB)
	Text BAB I.pdf Download (467kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text BAB III.pdf Download (107kB)
	Text BAB IV.pdf Download (367kB)
	Text BAB V.pdf Download (314kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (311kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi persoalan banyaknya putusan Pengadilan Agama yang memuat nafkah anak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi putusan yang illusoir (hampa), hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua laki-laki (ayah anak) untuk mematuhi isi putusan yang menghukumnya secara suka rela, selain itu juga tidak adanya daya paksa (sanksi) untuk memaksa mantan suami untuk menunaikan kewajiban nya untuk menafkahi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian serta alasan dan dasar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik editing, deskripsi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dapat diterapkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, diminta atau dituntut oleh para pihak didalam gugatannya, karena majelis hakim memegang teguh asas hukum acara “ultra petita partium”, dalam asas hukum acara perdata hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Kedua, objek harta mantan suami yang ingin dijadikan sebagai jaminan harus jelas disebutkan didalam petitum baik ukuran, lokasi dan surat-suratnya, harus aman, jelas, tidak dalam sengketa dan dapat dieksekusi. Jaminan harta ini bisa diterapkan di Pengadilan namun hanya untuk harta yang sudah ada, sedangkan untuk amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak itu tidak dibenarkan berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA RI Tahun 2015. Dan yang ketiga, adanya itikad baik dari pihak mantan suami untuk melaksanakan putusan tersebut atas asas keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya

Actions (login required)

View Item