Zaini, Muhammad (2020) PRAKTIK TRANSAKSI DARAH DI PMI (PALANG MERAH INDONESIA) KABUPATEN BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi, Syariah.

	Text SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (40kB)
	Text AWAL.pdf Download (554kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (123kB)
	Text BAB I.pdf Download (316kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text BAB III.pdf Download (67kB)
	Text BAB IV.pdf Download (386kB)
	Text BAB V.pdf Download (125kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Kegiatan muamalat yang dilakukan dengan peralihan hak dan pemilik dari satu tangan ke tangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengahasilkan laba, sedangkan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan tabarru’. Salah satu realisasi kegiatan muamalat sebagaimana diuraikan di atas adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu transaksi darah perkantong antara pihak PMI kepada resipien atau pihak yang membutuhkan darah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Gambaran Praktik Transaksi Darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar dalam perspektif hukum Islam Tersebut serta Akad yang digunakan dalam Praktik Transaksi Darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian beradasarkan pada data dan informasi yang berkaitan mengenai transaksi darah, yaitu masyarakat yang bertransaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara mendalam terhadap informan dengan mengacu kepada instrumen penggalian data/ pedoman wawancara. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi yang terjadi di UDD PMI Kabupaten Banjar terdapat beberapa akad yang terjadi. Antara lain akad Ijarah, akad Hibah dan akad Hiwalah. Oleh sebab itu transaksi tersebut diperbolehkan dan dianggap sah menurut hukum syara’, hal ini terjadi atas kesepakatan yang menunjukan kerelaan kedua pihak antaran masyarakat (resepien) dengan pihak UDD PMI Kabupaten Banjar.

Actions (login required)

View Item