EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (TELAAH TERHADAP AKAD SETORAN DAN PENGGUNAAN DANA HAJI)

Subhan, Muhammad (2020) PENGGUNAAN DANA HAJI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (TELAAH TERHADAP AKAD SETORAN DAN PENGGUNAAN DANA HAJI). Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (292kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (679kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (198kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (399kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (199kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (213kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (84kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (105kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad setoran dana haji yang selama ini dan mengetahui penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya (telaah terhadap akad setoran dan penggunaan dana haji). Dengan fokus penelitian ada pada akad dana haji dan penggunaan dana haji dalam pandangan hukum ekonomi syariah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang undangan tentang akad setoran haji dan penggunaan dana haji ditinjau hukum syariah, UUD RI 1945 dan hukum Negara RI. Bahan hukum dikumpulkan dengan sistem dokumentasi. Pengumpulam data yang digunakan berupa kajian pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Akad wakalah yang ada antara calon jamaah haji dan BPKH selaku pengelola keuangan haji harus memenuhi syarat berakad yaitu harus ada ijab dan kabul. Para ulama Hanafi mensyaratkan adanya ijab dan kabul dalam setiap akad sedangkan para ulama dari Maliki, Syafi’i dan Hanbali disamping mensyaratakan adanya ijab dan qabul dalam setiap akad juga mensyarakan bahwa yang pihak berakad baik muwakkil pihak pemberi kuasa maupun wakiil pihak penerima kuasa harus sekurang-kurangnya mumayyiz dan berakal, serta objek akad harus benda atau sesuatu yang halal menurut syara. Kedua, dengan adanya akad wakalah yang sesuai dengan syara’, dana haji yang ada bisa dimaafaatkan oleh BPKH sebagai wakil jamaah haji untuk mengelola dana yang telah dititipkan dan diamanahkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan dana haji untuk keperluan investasi sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur masih memungkinkan. Dengan syarat bahwa investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, memiliki nilai kemaslahatan bagi jamaah haji dan pengelolaanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. .

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 07 Jun 2021 05:38
Last Modified: 07 Jun 2021 05:38
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/16264

Actions (login required)

View Item View Item