Aryani, Yeni (2021) KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASID AL SYAR’IAH). Tesis, Pascasarjana.

	Text pernyataan keaslian tulisan.pdf Download (193kB)
	Text Awal Tesis Yeni.pdf Download (2MB)
	Text abstrak.pdf Download (280kB)
	Text 1. BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text 3. BAB III.pdf Download (772kB)
	Text 4. BAB IV.pdf Download (833kB)
	Text 5. BAB V.pdf Download (304kB)
	Text 6. Daftar Pustaka.pdf Download (453kB)
	Text 7. Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.pdf Download (626kB)

ABSTRAK

Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak terlepas dari Al-Qur‟an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika disandingkan dengan Maqashid Al-Syariah, ternyata berkaitan dengan Maqashid Al-Syariah berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak hubungan antara HAM dan Maqashid Al-Syariah. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka Maqashid Al Syariah memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan Pendekatan analitis (analitical approach) dan pendekatan perundang-undangan (staute approach). Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dikumpulkan menggunakan studi dokumenter. Kemudian dianalisa secara kualitatif dan hasilnya disimpulkan secara khusus. Hasil penelitian ini mengkaji Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Hak Asasi Manusia maka bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hak pribadi untuk dapat bekerja dan berkarier dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita yang dipoligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Maqashid al-syariah) bahwa telah mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan ( sakinah, mawaddah dan warahmah), tidak memberikan perlindungan hukum pada perkawinan dan keturunan (hifz-al nash) yang terlahir dari perkawinan tersebut serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi wanita PNS dan keturunannya akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.

Actions (login required)

View Item