Mahlinda, Niken Sri (2021) Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Skripsi. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (312kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (571kB)
	Text BAB I.pdf Download (738kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (720kB)
	Text BAB III.pdf Download (362kB)
	Text BAB IV.pdf Download (529kB)
	Text BAB V.pdf Download (354kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (458kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat Pagatan untuk mengelola daerah sendiri yang disebabkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya sehingga melalui pemekaran merupakan jalan terbaik untuk mengelola daerah, sumber daya alam, dan pemerintah sendiri agar terjamin kehidupan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dan faktor apa saja yang menjadi terhambatnya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu. Peneliti mengumpulkan data-data berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi, dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu pemekaran, Undang– Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 mengenai persayaratan dan proses terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu serta usaha para panitia penuntutan dalam memperjuangkan agar Tanah Bumbu dapat memisahkan diri dari Kotabaru dan dapat mengelola daerahnya sendiri. Faktor yang menghambat terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu antara lain faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah turunan, kurangnya dukungan politik, terbatasnya anggaran, relasi elit lemah, dan kurang sarana serta prasarana. Faktor internal disebabkan oleh faktor sosial dimana masyarakat kurang puas atas pelayanan publiknya, faktor ekonomi dengan mengelola sumber daya alam sendiri, faktor politik peluang bagi perekrut jabatan politik, dan faktor budaya serta sejarah adanya sikap dan prilaku yang mempengaruhi seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Actions (login required)

View Item