Mukhyar, Mukhyar (2021) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/Ag/2016 TENTANG HARTA BERSAMA. Tesis, Pascasarjana.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (396kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (664kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (780kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (458kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (522kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (197kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (658kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilakukan terhadap putusan judex facti yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor: 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 28 Mei 2015. Kedua putusan tersebut telah menetapkan pasangan suami istri yang telah bercerai memperoleh hak yang sama yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian. Perimbangan hak yang sama tersebut tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing terhadap perolehan harta bersama tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan norma harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan putusan judex facti tersebut ternyata berbeda dengan putusan judex juris, di mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 147K/Ag/2016 telah menetapkan hak atas harta bersama adalah, suami mendapatkan 1/3 bagian dan istri mendapatkan 2/3 bagian. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap putusan tersebut, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 147K/Ag/2016 dan bagaimana analisis yuridis mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini dirasakan perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian Normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm secara umum mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata yang tidak membedakan pembagian harta bersama antara suami atau istri dan tidak membedakan besarnya kontribusi masing-masing pihak sehingga masing-masing pasangan suami istri memperoleh hak yang sama dari harta bersama tersebut. Kedua, berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji dan menganalisa berbagai putusan tersebut menemukan bahwa, perbedaan mendasar antara pandangan judec facti dengan judex juris dalam menetapkan besarnya hak harta bersama. Judec facti cenderung menerapkan bunyi norma yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, sementara judex juris lebih banyak menggali kaidah keadilan, sehingga karena ada sisi keadilan yang perlu dipenuhi maka perimbangan harta bersama tidak dilakukan secara berimbang. Adanya prestasi xiii yang dimiliki oleh pihak istri menjadi alasan bagi judex juris untuk menetapkan besarnya hak atas harta bersama yang berbeda, pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan sisanya untuk pihak suami. Dalam kajian hukum, sikap hakim yang berbeda dengan peraturan adalah contra legem, di mana Hakim mempunyai alasan lain sehingga harus menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dengan mempertimbangkan adanya prestasi yang berbeda antara suami dan istri, Majelis Hakim Kasasi memandang perlu adanya kompensasi bagi salah satu pihak yang mempunyai prestasi lebih. Dalam penelitian ini, penulis menghadirkan sebuah kaidah hukum Kompensasi menjadi salah satu bagian pertimbangan contra legem pertimbangan Hakim. xiv ABSTRACK Mukhyar; Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 147/Ag/2016 concerning Joint Assets, under the guidance of I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum and II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H, at the Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2021. Keywords: Judge, Justice, Contra Legem This research was motivated by the judex facti decision, namely the decision of the Martapura Religious Court Number 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp and the decision of the Banjarmasin Religious High Court Number: 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dated 28 May 2015. both decisions have been decided that a divorced husband and wife have the same rights, namely that each of them gets half a share. The equality of the same rights without considering each contribution in obtaining the joint property. This provision is in line with the norms of joint property stated in the Islamic Law Compilation. The provisions of the judex facti decision is different from the judex juris decision, where the Supreme Court in its decision Number 147K/Ag/2016 has determined that the right to joint property is, the husband gets 1/3 share and the wife gets 2/3 share. Therefore, the author feels the need to conduct a study of that decision, how the judges of the Supreme Court consider about the case of the distribution of joint assets in Verdict Number 147K/Ag/2016 and how is the juridical analysis regarding the Supreme Court Verdict Number 147K/Ag/2016 concerning Joint Assets, whether the decision is in accordance with scientific, social and justice studies. All the questions posed by the author are deemed necessary to be answered with the aim of finding a solution on how the Supreme Court's considerations are. The method used by type is literature review and includes normative research. While the method used by nature is descriptive analysis research. The results show that first, the Martapura Religious Court’s verdict Number 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp and the Banjarmasin Religious High Court’s verdict Number 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm generally refers to the Islamic Law Compilation and the KUHPerdata. which do not differentiate the distribution of joint property between husband or wife and does not distinguish the amount of the contribution of each party so that each husband and wife get the same rights from the joint property. Second, based on the results of the study, the author examines and analyzes various decisions and finds that the basic difference between the judec facti and judex juris views in determining the amount of joint property rights. Judec facti tends to implement the norms that contained in the Islamic Law Compilation and the KUHPerdata, while judex juris more inclined the rules of justice, because of there is a side of justice that needs to be fulfilled, The equality of the joint assets is not done fairly. There are achievements owned by the wife is the reason for the judex juris to determine the amount of rights in different joint assets, the wife gets 2/3 of the share and the rest is for the husband. In legal studies, the judge's attitude that is different from the regulations is contra legem, xv where the judge has other reasons so that he must deviate from the provisions contained in the law. By considering there are different achievements between husband and wife, the Panel of Judges Cassation considers the need for compensation for one of the parties who has more achievements. In this study, the author presents a pandect compensation as one part of the contra legem consideration of the judge's consideration.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | FAHMI FAHMI FAHMI |
Date Deposited: | 08 Sep 2021 08:00 |
Last Modified: | 08 Sep 2021 08:00 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17213 |
Actions (login required)
View Item |