Yuliyanti, Noni (2004) Perwakafan Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya). Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (128kB) | Preview

ABSTRAK

Noni Yuliyanti, 2004. Perwakafan Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah. Pembimbing: (I) Dra. Nadiyah MH, (II) Arie Sulistyoko, S.Sos,. MH Skripsi yang berjudul “PERWAKAFAN TANAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)” ini disusun berdasarkan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus dengan mendeskripsikan tiga kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan para Nazhir dan KUA terhadap Perwakafan Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Nazhir dan KUA dalam mengambil tindakan terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum.(Studi Kasus di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)? Subyek penelitian ini adalah Nazhir, Kepala KUA Kecamatan Pahandut dan petugas KUA Kecamatan Pahandut. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, yaitu penulis berdialog langsung dengan responden yang tidak terlepas dari tujuan penelitian, kemudian data ini diolah melalui proses editing dan analisis secara kualitatif dengan acuan landasan teori. Dari hasil penelitian kasus Perwakafan Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum di Kecamatan Pahandut Palangka Raya terdapat tiga tanah wakaf yang diatasnya didirikan tempat ibadah yaitu Masjid dan Langgar, akan tetapi tanah wakaf tersebut tidak memiiki bukti berupa sertifikat tanah wakaf maupun akta ikrar wakaf, para Nazhir tidak pernah melakukan tindakan atau usaha apapun terhadap tanah wakaf tersebut. Sebagian besar hambatan yang dialami para Nazhir karena kurangnya tenaga kerja yang mengurusi persoalan administrasi, karena para Nazhir mempunyai pekerjaan disamping pekerjaannya sebagai Nazhir. Sedangkan KUA Kecamatan Pahandut juga tidak melakukan usaha apapun terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum dengan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Nazhir. Hambatan yang dialami KUA karena kurangnya tenaga kerja yang mengurus perwakafan serta kurangnya waktu sedangkan mereka sangat sibuk dengan persoalan perkawinan saja.

Actions (login required)

View Item