Muhammad, Rifqi Hidayat (2015) ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KLAUSUL FORCE MAJEURE DALAM AKAD MURABAHAH. Tesis, Pascasarjana.

Preview	Text BAB I.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text Bab III.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text Bab IV.pdf Download (394kB) | Preview

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep hukum Islam terhadap peraturan Force Majeure dalam hukum perdata, bagaimana penerapan Force Majeure tersebut dalam klausul akad Mura>bah{ah pada perbankan Syariah, serta adakah kajian khusus mengenai peraturan Force Majeure tersebut dalam hukum ekonomi Syariah melalui Fatwa MUI atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik kepustakaan dalam menelusuri akad Mura>bah{ah dari perbankan syariah, serta dilengkapi wawancara untuk memperkaya data yang didapatkan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode filsafat hukum Islam, yaitu diwujudkan melalui teori Maqa>s{id Syari>’ah dan kaidah-kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Force Majeure sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata, memiliki nilai yang sama dengan konsep yang diinginkan dalam hukum Islam pada teori keadaan yang memberatkan (Masyaqqah). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari perspektif hukum kontrak syariah, pencantuman klausul Force Majeure dalam akad adalah hal yang diperbolehkan, sebagai bentuk tambahan perlindungan bagi kepentingan para pihak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun demikian, ternyata tidak semua perbankan Syariah mencantumkan klausul tersebut dalam akad Mura>bah{ah nya. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh sedikitnya peraturan yang jelas dan lengkap tentang Force Majeure, atau karena kondisi geografis Kalimantan Selatan yang minim bencana. Dalam Fatwa DSN/MUI sendiri masalah Force Majeure hanya disinggung sekilas dalam Fatwa DSN/MUI Nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan dalam KHES hanya terdapat dua pasal tentang Force Majeure tersebut, yaitu pasal 40 dan 41. Berdasarkan analisis di atas disarankan kepada para legislator untuk merumuskan peraturan khusus tentang Force Majeure untuk menjadi sumber acuan yang jelas dan pasti bagi perbankan khususnya, ataupun masyarakat secara umum, dalam merumuskan sebuah kontrak. Begitu pula perbankan syariah sebaiknya mencantumkan klausul Force Majeure tersebut dalam setiap akad yang diterbitkan. Sebab dengan adanya klausul Force Majeure dalam akad akan memberikan kepastian hukum serta tambahan perlindungan bagi pihak nasabah maupun bank apabila Force Majeure benar-benar terjadi.

Actions (login required)

View Item