Zulkifli, Zulkifli (2021) ANALISIS YURIDIS FATWA DEWAN SYARIˈAH NASIONAL NOMOR: 23/DSN-MUI/III/2002 TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.pdf Download (461kB)
	Text AWAL - Tesis Zulkifli.pdf Download (678kB)
	Text ABSTRAK -Tesis Zulkifli.pdf Download (91kB)
	Text BAB I-Zulkifli.pdf Download (306kB)
	Text BAB II-Zulkifli.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text BAB III-Zulkifli.pdf Download (320kB)
	Text BAB IV-Zulkifli.pdf Download (515kB)
	Text BAB V-Zulkifli.pdf Download (65kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB)
	Text LAMPIRAN - Tesis Zulkifli.pdf Download (159kB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah yang dalam petitum pertama dinyatakan bahwa jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad, petitum kedua besar potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Tidak dapat dipungkiri baik secara teori dan praktiknya bahwa setiap ada potongan (diskon) akan menarik minat masyarakat untuk selanjutnya memutuskan akan mengambil atau tidak diskon tersebut. Hal ini menjadi menarik ketika disandingkan dengan teori diskon yang akan memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan oleh nasabah karna diskon yang diberikan oleh LKS. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang menjadi rujukan bagi penulis, diperoleh kesimpulan bahwa diskon itu akan mempengaruhi minat beli masyarakat. Akan menjadi aneh ketika sesuatu yang akan mempengeruhi minat beli masyarakat tersebut justru dibatasi syarat tidak diperjanjikan dalam akad padahal dalam dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk diterbitkannya fatwa ini tidak ada satu dalil pun yang mensyaratkan tidak diperjanjikan dalam akad sebagaimana diktum angka 1 dalam fatwa ini. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif, sedangkan untuk pengumpulan datanya, peneliti menggunakan perpaduan teknik pengumpulan literatur atau juga disebut library research (studi pustaka) dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, kamus, ensiklopedia, jurnal, tulisan-tulisan para ahli hukum, maupun Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang diteliti, kemudian dikumpulkan dan dicatat sebelum dijadikan dasar dalam penelitian ini, sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara menganalisa tanpa menggunakan data statistik namun memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan hukum sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab. Hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa hal sebagai berikut: (1) Adanya perbedaan pengambilan keputusan oleh pihak LKS untuk memberikan atau tidak memberikan potongan (diskon), (2) Ketika LKS mengambil kebijakan untuk memberikan potongan (diskon) kepada nasabah, maka antara LKS yang satu dengan LKS yang lain tidak sama persentase potongan (diskon)nya, (3) Ketika nasabah telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dituangkan dalam akad, seharusnya nasabah dan LKS sama-sama mentaati segala kesepakatan tersebut secara menyeluruh baik jumlah mapun waktu berakhirnya kesepakatan. Disisi lain salah satu cara untuk menarik minat nasabah untuk bertransaksi di LKS adalah dengan cara pemberian potongan, namun karena potongan tersebut dipersyaratkan untuk tidak diperjanjikan dalam akad maka daya tarik minat nasabah tersebut tidak terjadi. Selain itu, nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal sebenarnya mengurangi keuntungan yang akan diperoleh LKS pada keduanya (nasabah dan LKS) telah bersepakat untuk menyediakan dana dengan jumlah tertentu dan memberikan keutungan dalam jumlah tertentu pula, tetapi secara tidak langsung nasabah juga menyumbang kepercayaan kepada LKS bahwa sanggup melaksanakan pelunasan lebih awal sehingga potensi kerugian akibat gagal bayar tidak akan terjadi dan memberikan pertumbuhan positif bagi LKS.

Actions (login required)

View Item