Nurhimmah, Nurhimmah (2022) Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banjar. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (125kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (28kB)
	Text BAB I.pdf Download (207kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text BAB III.pdf Download (169kB)
	Text BAB IV.pdf Download (195kB)
	Text BAB V.pdf Download (52kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, lahirlah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar, seta untuk menggambarkan keadaan di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dengan studi deskriptif. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan survei dan wawancara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Dengan teknik penelitian yang digunakan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama : tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banjar tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata persentase sebesar 107,34%. Kedua : Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 3,086%. Ini dikarenakan wilayah Kabupaten Banjar kebanyakan perdesaan sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih rendah sehingga potensinya jadi tidak terlalu tinggi. Ketiga : Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penerapan pajak sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal itu di buktikan dengan melakukan pungutan secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masingmasing.

Actions (login required)

View Item