Ahmad, Ahmad (2012) Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudi Noor Banjarmasin. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

Preview	Text BAB I.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text Bab IV.pdf Download (286kB) | Preview

ABSTRAK

Ahmad, 2012. Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudi Noor Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Fitriana Syarqawie, MHI. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin yang bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi tingkatnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang bersifat studi kasus yang terjadi, dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sejarah yang melatarbelakangi pembentukan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut dan bagaimana penerapannya dilapangan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan tersebut bahwa sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin adalah adanya keinginan dari Dishub Kominfo Kalalimantan Selatan untuk melayani jemaah haji dalam bidang transportasi udara mengingat para jemaah haji yang berasal Kalimantan Selatan dan daerah sekitarnya tidak dapat menggunakan bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin sebagai sarana transportasi udara, disamping itu juga keinginan menjadikan bandar udara Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut menjadi bandar udara yang bertaraf internasional. Sedangkan penerapannya, perda tersebut berjalan dengan lancar dan terkendali, hal tersebut sesuai dengan pembuktian yang berjalan dilapangan yaitu tidak ada ditemukannya unsur pidana yang terjadi bahkan dengan adanya perda yang bersangkutan dapat menambah PAD Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item