Maimunah, Maimunah (2022) Analisis Putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/Pa.Bwi. Tentang Perubahan Dari Izin Cerai Menjadi Putusan Hakim. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (233kB)
	Text AWAL.pdf Download (719kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text BAB I.pdf Download (220kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text BAB III.pdf Download (147kB)
	Text BAB IV.pdf Download (80kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Para pihak dalam surat permohonannya baik Pemohon dan Termohon beragama Islam dan pada petitumnya Pemohon meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, namun amar putusan hakim pada perkara ini menjatuhkan talak satu ba’in sughra kepada Temohon dikarenakan Pemohon mengaku telah murtad di pertengahan sidang. Putusan tersebut tidak sinkron dengan permohonan yang diajukan, sehingga memerlukan analisis mengenai hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., serta mengetahui analisis dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa putusan hakim dan undang-undang, didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu beberapa buku dan jurnal hukum yang berisi tentang asas hukum, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum lainya. Kumpulan bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pada perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang mengabulkan permohonan izin cerai dengan menjatuhkan talak satu bai’n sughra kepada Termohon dirasa tidak menggambarkan asas putusan hakim yaitu hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan sebagaimana pada Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan Pasal 50 Rv. Seharusnya hakim menolak permohonan dikarenakan Pemohon baru mengakui bahwa ia telah murtad di pertengahan persidangan sehingga tidak dibolehkan mengucapkan ikrar talak, disisi lain dalil gugatan dari pemohon bahwa pertengkaran mereka disebabkan Termohon selingkuh belum bisa dibuktikan, sehingga cukup bagi hakim menolak permohonan.

Actions (login required)

View Item