Ansyori, Muhammad Ridho (2022) PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANJARMASIN. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (477kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (396kB)
	Text BAB I.pdf Download (692kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (503kB)
	Text BAB III.pdf Download (292kB)
	Text BAB IV.pdf Download (869kB)
	Text BAB V.pdf Download (279kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (522kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari implementasi kebijakan membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, mengingat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan mengalami overcrowded, sehingga tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Namun, kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena dianggap tidak masuk akal dan diskriminatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses serta kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu teori warga binaan pemasyarakatan, asimilasi dan integrasi, Covid-19. Hasil dari penelitian ini bahwa pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari pelaksanaan tersebut kendala yang dihadapi adalah keterlambatan memproses keluarnya narapidana seperti pengumpulan dokumen yang tidak lengkap dari keluarga. Kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 adalah kebijakan yang kurang tepat karena kebijakan tersebut justru membuat narapidana semakin sulit karena narapidana yang diberikan program asimilasi dan integrasi tidak memiliki mekanisme yang jelas selain pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan terkait bagaimana ia memulai usahanya untuk menyambung kehidupan di tengah pandemi Covid-19 di mana kondisi sosial dan ekonomi tidak stabil. Selain itu, dengan bebasnya narapidana tidak menjamin untuk terhindar dari Covid-19. Kebijakan membebaskan narapidana hanya bersifat sementara sehingga akan mengancam tujuan sebenarnya kebijakan tersebut dan menimbulkan masalah baru.

Actions (login required)

View Item