Hayati, Hj Mahmudah (2013) PErlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpanan Dana Pada Perbankan SYariah (Telaah Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Tesis, Pasca Sarjana.

Preview	Text BAB I.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (400kB) | Preview

ABSTRAK

Hj. Mahmudah Hayati : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA PERBANKAN SYARIAH (Telaah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), Tesis, Program Studi Filsafat Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, Dosen Pembimbing (I) Prof. Dr. H.Ahmadi Hasan, MH., dan Pembimbing (II) Prof. Dr. H. M. Ma’ruf Abdullah, MM., 2013. Kata Kunci : Perlindungan hukum, nasabah penyimpan dana, perbankan syariah, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 . Tujuan dilakukan dilakukan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang ada pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun rumusan yang diteliti adalah: (1) Bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syari’ah menurut Hukum Islam?, (2) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada pada undang-Undang nomor 21 tahun 2008?, (3) Bagaimana analisa yuridis terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang ada dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 ? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif , yaitu pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syaria’ah yang dikaitkan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Pertama: prinsip perlindungan hukum bagi nasabah yang harus ada pada akad penyimpanan dana yaitu: a). Isi akad penyimpanan harus berdasarkan prinsip syari’ah. b). Akad berdasarkan kesepakatan. c). Adanya prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. d). Adanya prinsip amanah. e).Adanya prinsip kemaslahatan. f). Akad harus berbentuk tertulis. Kedua : Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 terbagi dalam dua bentuk yaitu: Perlindungan langsung yang terdiri dari pemberian jaminan religiusitas islam, pemberian hak preferen terhadap nasabah penyimpan dana, pemberian informasi secara terbuka dan adanya jaminan simpanan wadi’ah. Perlindungan tidak langsung yaitu menganut prinsip kehati-hatian, adanya laporan neraca tahunan dan perhitungan rugi laba, adanya pembinaan dan pengawasan dan adanya media penyelesaian sengketa. Ketiga : bahwa perlindungan hukum yang ada dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 terhadap nasabah penyimpan dana sudah cukup memadai dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang perbankan. Namun ada hal yang perlu disempurnakan yaitu adanya lembaga penjamin dana simpanan nasabah (wadi’ah). yang berada di atas Rp.100.000.000,00 karena LPS (UU no 24 tahun 2004) menjamin dana nasabah paling besar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di samping itu belum memuat aturan tentang pembentukan unit pengaduan nasabah, sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa agar keluhan nasabah bisa diselesaikan secara mudah, sederhana, murah dan cepat.

Actions (login required)

View Item